Beranda Nasional RAPBN 2026 Prioritaskan Gizi Gratis hingga Ketahanan Pangan

RAPBN 2026 Prioritaskan Gizi Gratis hingga Ketahanan Pangan

Oleh Faisal Rizal - 23 Juli 2025, 11:19

KLIKWARTAKU – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat bersama jajaran menteri bidang perekonomian di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 22 Juli 2025. Rapat ini membahas perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sejumlah program prioritas nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seusai pertemuan, menyampaikan laporan terkait pelaksanaan APBN 2024, outlook fiskal 2025, dan persiapan penyusunan Rancangan APBN (RAPBN) 2026.

“Terkait APBN 2024, kami melaporkan proses pembahasan Undang-Undang Pelaporan dan Pelaksanaan APBN yang saat ini dibahas bersama Badan Anggaran DPR. Kami berharap laporan ini sejalan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Sri Mulyani.

Ia menambahkan, pemerintah memproyeksikan defisit fiskal dalam APBN 2025 sebesar 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan kebutuhan belanja untuk program-program prioritas.

“Saya juga menyampaikan kepada Bapak Presiden perkembangan pembahasan APBN 2025, termasuk hasil laporan semester serta evaluasi atas capaian berbagai program pemerintah,” imbuhnya.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan nota keuangan dan RAPBN 2026, yang direncanakan akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR pada Agustus 2025.

RAPBN 2026 akan memuat sejumlah program unggulan Presiden, antara lain: program makan bergizi gratis bagi pelajar, sekolah rakyat, penguatan koperasi Merah Putih, serta ketahanan pangan nasional. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat sektor pendidikan melalui perbaikan infrastruktur madrasah, pengembangan sekolah digital, serta dukungan terhadap program Kemendikbudristek dan Kemendiktisaintek.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan fiskal, mendorong belanja negara yang produktif, dan berfokus pada pembangunan manusia serta pemerataan pembangunan daerah.