klikwartaku.com
Beranda Ekonomi Prabowo Ancam Sita Penggilingan Padi Curang: Lawan “Serakahnomics” demi Rp100 Triliun

Prabowo Ancam Sita Penggilingan Padi Curang: Lawan “Serakahnomics” demi Rp100 Triliun

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya pada peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) dalam sebuah acara yang digelar di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, pada Senin, 21 Juli 2025. Foto: BPMI Setpres/Rusman

KLIK WARTAKU – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terhadap praktik curang di sektor pangan nasional. Dalam pidatonya saat meresmikan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Klaten, Senin (21/7), Presiden mengancam akan menyita penggilingan padi yang bermain curang—membeli gabah murah dari petani lalu menjual beras biasa dengan label premium.

“Kalau penggiling padi tidak mau patuh kepada kepentingan negara, saya akan sita dan serahkan kepada koperasi,” tegas Prabowo di hadapan masyarakat Desa Bentangan.

Ia menyebut praktik tersebut berpotensi merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun, dana yang seharusnya bisa dipakai untuk membenahi sektor vital seperti pendidikan. Dengan anggaran itu, katanya, pemerintah bisa memperbaiki hingga 100 ribu sekolah setiap tahun.

Presiden memperkenalkan istilah baru—“serakahnomics”—untuk menggambarkan praktik ekonomi yang hanya mengedepankan akumulasi keuntungan tanpa etika sosial. “Ini bukan liberal, bukan sosialis, bukan komando. Ini saya beri nama: serakahnomics,” ucapnya disambut sorak-sorai.

Presiden juga menekankan pentingnya keberanian politik untuk menegakkan keadilan ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945. Ia yakin seluruh lembaga negara dan pemerintah desa akan mendukung gerakan ini.

“Kita tegakkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas segala kepentingan lain. Jangan lihat partai, kelompok. Di dada kita hanya satu: merah putih,” pungkas Prabowo.

Dalam lanskap politik dan ekonomi yang mulai mengarah ke sentralisasi distribusi dan pemberdayaan ekonomi desa, ancaman nasionalisasi sebagian sektor pangan lewat koperasi bisa menjadi sinyal perubahan arah kebijakan—lebih proteksionis dan populis.

Kunjungi Medsos Klikwartaku.com

Klik di sini
Bagikan:

Iklan