Beranda Ekonomi Kemenperin Dorong Standardisasi Industri Batik untuk Perkuat Daya Saing dan Lindungi Warisan Budaya

Kemenperin Dorong Standardisasi Industri Batik untuk Perkuat Daya Saing dan Lindungi Warisan Budaya

Oleh Era Sampurna - 21 Juli 2025, 22:06

KLIK WARTAKU – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat peran industri batik dalam perekonomian nasional melalui langkah pelestarian dan penguatan mutu.

Di tengah gempuran tren fesyen global, Kemenperin menilai pentingnya menjaga keaslian dan keberlanjutan industri batik melalui pendekatan standardisasi.

“Batik bukan hanya kain bermotif indah, tapi juga identitas budaya yang sudah menembus pasar global,” ujar Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Reni Yanita, dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (20/7).

Menurutnya, peningkatan permintaan terhadap batik harus diimbangi dengan kualitas produk yang terjaga. Namun, maraknya kain tiruan membuat konsumen kesulitan membedakan batik asli dan palsu.

Karena itu, pemerintah mendorong pelaku industri batik, khususnya sektor industri kecil dan menengah (IKM), untuk menerapkan standar seperti SNI Batik, SKKNI, Batikmark, Sertifikasi Halal, dan Sertifikasi Industri Hijau.

“Setiap standar menjamin aspek berbeda: kualitas produk, kompetensi perajin, keaslian, hingga keberlanjutan lingkungan. Semua itu krusial dalam membangun kepercayaan pasar domestik dan internasional,” kata Reni.

Upaya ini juga menyesuaikan dengan tren konsumen yang semakin peduli pada keaslian, estetika, dan keberlanjutan produk. Standardisasi pun diyakini dapat menjadi alat branding yang kuat bagi IKM batik.

Sebagai langkah konkret, Ditjen IKMA bersama Yayasan Batik Indonesia (YBI) menggelar Webinar “Standardisasi pada Industri Batik” pada 7 Juli 2025. Kegiatan daring ini merupakan bagian dari rangkaian acara Gelar Batik Nusantara (GBN) dan Hari Batik Nasional (HBN) tahun 2025.

Webinar tersebut menghadirkan narasumber dari lembaga standardisasi nasional, praktisi batik, serta perwakilan pelaku usaha. Materi diskusi mencakup proses pengajuan standar, manfaat ekonomi, serta strategi adaptasi pelaku IKM terhadap tuntutan pasar global.

Puncak rangkaian GBN dan HBN 2025 akan berlangsung pada 30 Juli hingga 3 Agustus 2025 di Pasaraya Blok M, Jakarta. Pameran ini akan menghadirkan koleksi batik unggulan dari berbagai daerah, sekaligus menjadi sarana edukasi publik tentang pentingnya standardisasi dalam pelestarian warisan budaya.

Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kemenperin, Budi Setiawan, berharap para pelaku IKM batik semakin memahami manfaat penerapan standar mutu.

“Keberlanjutan industri batik sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif akan pentingnya penerapan standar. Ini bukan sekadar aturan, tapi fondasi bagi daya saing,” ujarnya.

Dukungan terhadap penguatan industri batik juga datang dari kementerian lintas sektor. Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Rini Handayani, menyampaikan bahwa industri batik telah menjadi tumpuan hidup bagi jutaan perempuan di Indonesia, mulai dari perajin hingga kepala keluarga.

“Penguatan kapasitas perempuan pelaku batik tidak hanya meningkatkan daya saing produk, tapi juga memberdayakan ekonomi keluarga dan komunitas,” ungkap Rini yang juga menjabat sebagai Anggota Presidium Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesia.

Kemenperin meyakini, melalui sinergi lintas pemangku kepentingan, industri batik Indonesia dapat terus tumbuh berkelanjutan dan tetap menjadi kebanggaan nasional yang mendunia.