Dr. Herman Hofi Rilis Buku ke-9, Bahas Aspek Hukum Pengadaan Pemerintah
KLIKWARTAKU — Suasana hangat dan penuh antusiasme menyelimuti peluncuran sekaligus bedah buku berjudul “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” yang digagas oleh Dr. Herman Hofi Munawar, seorang pengamat hukum dan kebijakan publik yang dikenal luas. Acara tersebut sukses digelar di Aming Coffee, Jalan Podomoro, Pontianak, Kamis, 17 Juli 2025 malam
Kegiatan ini dihadiri berbagai tokoh penting, di antaranya Gubernur Kalimantan Barat Drs H. Ria Norsan, Sekretaris Daerah Kalbar dr. Harisson, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Dr. Hermansyah, serta narasumber lain seperti Ir. H. Mei Purwowidodo, dan Nur Alifuddin. Turut hadir pula kalangan praktisi hukum, aparat penegak hukum (APH), akademisi, rektor UPB, dosen, mahasiswa, serta tamu undangan dari berbagai latar belakang profesi, khususnya para pelaku pengadaan dan kontraktor.
Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan memberikan apresiasi tinggi terhadap peluncuran buku ini. Ia menilai, buku tersebut memberikan pemahaman komprehensif tentang aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa, yang selama ini seringkali menjadi permasalahan di lapangan, terutama dalam hal interpretasi dan eksekusi kebijakan.
Baca Juga:
“Buku ini penting, karena pengadaan barang dan jasa sekarang menjadi rumit. Banyak pelaku pengerjaan jasa yang tersandung masalah hukum, padahal dasar pengadaan ini jelas, yakni Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Kita harus memahami aturan administrasi, hukum perdata, hingga hukum pidana. Buku ini hadir di saat yang sangat tepat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Dr. Hermansyah, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura, menilai buku ini sangat relevan dan dibutuhkan, terutama di tengah situasi ketidakpastian hukum yang sering membayangi para pelaku pengadaan.
“Di tengah ketakutan dan ketidaktahuan soal aspek hukum pengadaan, buku ini memberikan landasan yang kuat. Ini adalah bekal penting bagi siapa pun yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.
Baca Juga:
Sementara itu, Nurul Fitriani yang turut hadir dalam acara tersebut memberikan apresiasinya atas peluncuran buku dari Dr. Herman. Ia mengungkapkan, banyak pelaku di lapangan yang mengalami kendala akibat kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum pengadaan.
“Saya ucapkan selamat kepada Bang Herman. Buku ini sangat dibutuhkan, karena masih banyak yang belum memahami aspek hukumnya. Dengan memahami aturan, maka proses pengadaan bisa berjalan lancar,” tuturnya.
Sebagai penulis buku, Dr. Herman Hofi Munawar menyampaikan bahwa buku ini merupakan buah dari keprihatinannya atas banyaknya persoalan hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia menegaskan, inti permasalahan bukan terletak pada kurangnya regulasi, melainkan perbedaan interpretasi antar pemangku kepentingan.
Baca Juga:
“Regulasi kita sudah lengkap. Tapi, yang belum satu suara adalah cara menafsirkan aturan tersebut. Pengadaan barang dan jasa ini sebenarnya masuk dalam ranah hukum administrasi dan perdata. Peluang untuk masuk ke ranah pidana sebenarnya sangat kecil, kecuali ada niat korupsi yang jelas,” jelas Dr. Herman.
Ia juga menyoroti kekhawatiran para aparatur pemerintah dan kontraktor dalam mengambil keputusan terkait pengadaan. Ketakutan ini, menurutnya, bisa berakibat buruk pada kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
“Banyak yang takut menjadi PPK, takut tanda tangan, semua saling lempar tanggung jawab. Ini bahaya. Kalau pengadaan barang dan jasa bermasalah, roda pemerintahan bisa berhenti. Dan ujung-ujungnya, rakyat yang akan dirugikan,” tegasnya.
Baca Juga:
Buku “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” merupakan karya ke-9 dari Dr. Herman Hofi Munawar, yang secara lugas dan sistematis mengupas permasalahan hukum dalam pengadaan, mulai dari aspek administratif, keperdataan, hingga potensi pidana yang sering disalahpahami.
Acara peluncuran dan bedah buku ini tidak hanya menjadi ajang intelektual, tetapi juga menjadi forum diskusi terbuka yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dalam mendukung pengadaan barang dan jasa yang bersih, adil, dan sesuai hukum.
Baca Juga:
KlikWartaku.Com Gak Cuma Cepat Tapi Tepat
HomepageArtikel Terkait
