KPK Fasilitasi Integrasi Sistem untuk Tingkatkan PNBP Sektor Perikanan Tangkap

KLIKWARTAKU – Potensi ekonomi sektor perikanan tangkap diperkirakan mencapai Rp300 triliun per tahun, namun kontribusinya terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih sangat kecil, hanya sekitar Rp1 triliun tahun lalu. Untuk menjembatani kesenjangan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi integrasi sistem data antar kementerian.

Melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), KPK memediasi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kolaborasi ini bertujuan mengintegrasikan proses bisnis di sektor kelautan, mulai dari perizinan, produksi, distribusi hingga ekspor hasil laut.

Langkah ini meniru keberhasilan sistem SIMBARA di sektor pertambangan, dengan harapan mampu mengatasi fragmentasi data dan kebocoran penerimaan di sektor kelautan.

Baca Juga:

Indonesia Airlines Belum Boleh Beroperasi, Ini Alasan Kemenhub

“Perputaran uang di sektor perikanan tangkap mencapai Rp300 triliun, tapi kontribusi PNBP masih di bawah 1 persen. Potensinya sebenarnya sekitar Rp45 triliun,” kata Aminudin, Plt Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK.

Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan setiap ton ikan yang ditangkap dapat dilacak dan dicatat secara transparan, meningkatkan penerimaan negara.

Salah satu inovasi dalam kerja sama ini adalah pengembangan dashboard terpadu antarinstansi untuk pengawasan real-time.

Baca Juga:

Pemerintah Pastikan Sok Beras Nasional Aman

“Sistem tanpa integritas data hanyalah formalitas,” tegas Herda Helmi Jaya, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, menekankan pentingnya validitas data untuk mencegah korupsi.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menyebut integrasi ini sebagai langkah konkret menuju optimalisasi PNBP dan mendukung kemandirian fiskal nasional.

Sekjen KKP Rudy Heriyanto menegaskan bahwa reformasi ini juga membuka jalan bagi pengelolaan ekosistem kelautan yang tertib dan berkelanjutan, termasuk pengawasan izin kapal dan ekspor hasil laut.

Baca Juga:

Pemerintah akan Siapkan Regulasi Tata Kelola Pemanfaatan AI

KPK berkomitmen mendampingi implementasi kerja sama ini agar tercipta sistem kelautan yang transparan dan efisien, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Jika berhasil, PNBP dari sektor kelautan dapat meningkat signifikan, sambil menjaga kelestarian sumber daya laut.

Baca Juga:

KBRI Tokyo Imbau WNI Hormati Aturan dan Budaya Jepang