Beranda Ekonomi Kalbar Tancap Gas Digitalisasi Transaksi: 15 Kepala Daerah Sepakat, QRIS & PAD Jadi Target Utama

Kalbar Tancap Gas Digitalisasi Transaksi: 15 Kepala Daerah Sepakat, QRIS & PAD Jadi Target Utama

Oleh Era Sampurna - 17 Juli 2025, 12:13

Momentum Kalbar go digital: Kepala daerah kompak dukung QRIS, Open API, dan sinergi fiskal berbasis teknologi.

KLIK WARTAKU –Arah baru digitalisasi keuangan daerah di Kalimantan Barat menguat. Dalam High Level Meeting (HLM) TP2DD Provinsi Kalimantan Barat, 15 kepala daerah menyepakati enam rekomendasi strategis untuk mempercepat transformasi digital, dengan fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), integrasi sistem pembayaran, dan perluasan kanal digital.

Pertemuan yang digelar 16 Juli 2025 di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia, OJK, BPKP, DJPb, BPK, serta Bank Kalbar sebagai Bank RKUD.

“Digitalisasi bukan hanya tren, tapi kebutuhan. Ini menyangkut efisiensi layanan publik dan kemandirian fiskal daerah,” tegas Ria Norsan dalam sambutannya.

Ia menyebut capaian Indeks ETPD Kalbar yang naik menjadi 91,50 pada 2024, serta posisi ketiga nasional dalam realisasi pendapatan daerah semester I-2025, sebagai indikasi keberhasilan yang perlu dilanjutkan dengan integrasi dan transparansi.

Kepala Perwakilan BI Kalbar, Doni Septadijaya, menyebut HLM ini sebagai momentum konsolidasi arah dan komitmen bersama lintas otoritas.

Ia menekankan pentingnya implementasi QRIS dinamis, integrasi SIPD RI dengan sistem Bank RKUD, dan kerjasama dengan BAKTI Kominfo untuk perluasan jaringan digital di wilayah terpencil Kalbar.

Enam poin kesepakatan utama HLM TP2DD Kalbar:

Replikasi Open API SNAP QRIS MPM berbasis E-Ponti oleh Bank Kalbar dengan seluruh kabupaten/kota.
Penyusunan roadmap ETPD 2026–2030 berbasis Framework Nasional.

Baca Juga:

Ekonomi Syariah Indonesia Tembus 3 Besar Dunia, Modest Fashion Juara Pertama Global
Dukungan perluasan jaringan TI oleh DJPb dan Kominfo melalui Sekretariat TP2DD.
Penetapan Perkada Kartu Kredit Indonesia di seluruh Pemda.
Sinergi TP2DD dan TPAKD untuk mendorong pembayaran pajak via agen laku pandai.

Baca Juga:

BI Dorong Kredit Perbankan Lewat Insentif Rp376 Triliun, Targetkan Pertumbuhan Hingga 11%
Instruksi kepada Bank RKUD untuk membangun billing center dan menjalin kerja sama dengan payment aggregator, seperti e-commerce dan e-wallet.

Salah satu langkah paling konkret adalah percepatan izin Open API QRIS MPM berbasis SNAP dari Bank Kalbar yang saat ini dalam tahap analisa substantif oleh Bank Indonesia untuk koneksi host-to-host dengan aplikasi E-Ponti milik Pemkot Pontianak. Jika lancar, izin diperkirakan terbit dalam 3–4 bulan.

Gubernur Norsan menutup pertemuan dengan ajakan tegas: “Kita bukan lagi bicara digitalisasi sebagai proyek, melainkan fondasi. Dan Kalbar siap jadi pelopor.”