KLIK WARTAKU – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Menteri Ahmad Riza Patria secara resmi menutup Rapat Kerja (Raker) Kementerian Desa PDT di Operational Room, Selasa (15/7/2025). Fokus utama Raker kali ini adalah menyelaraskan arah kebijakan desa dengan dokumen RPJMN 2025–2029.
Mendes Yandri menekankan urgensi finalisasi hasil Raker sebagai dasar laporan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk percepatan penyusunan Peraturan Menteri Desa mengenai Dana Desa sebagai jaminan pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
“Saya ingatkan lagi Permendes soal Dana Desa yang bakal jadi underline Kopdes Merah Putih untuk segera disusun,” tegas Yandri.
Tak hanya itu, ia juga mendorong percepatan regulasi tentang pola koordinasi antara BUMDesa dan Kopdes Merah Putih, yang dianggap penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan fokus usaha.
“BUMDesa bergerak sesuai potensi desa, Kopdes punya skema usaha yang berbeda — dari simpan pinjam, sembako, hingga klinik,” jelasnya.
Regulasi ini ditargetkan rampung dan mulai disosialisasikan segera setelah peluncuran resmi Kopdes Merah Putih oleh Presiden Prabowo di Klaten, 21 Juli 2025.
Sementara itu, Wamen Ahmad Riza Patria menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program desa tidak hanya bergantung pada anggaran Kementerian semata. Ia juga menargetkan tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal dalam lima tahun ke depan, serta perlunya akselerasi akses listrik dan internet desa.
“Kita butuh super apps yang integrasikan seluruh data desa — dari potensi hingga kebutuhan dasar — demi percepatan transformasi digital desa,” ujar Riza.
Penutupan Raker dihadiri oleh Sekjen Taufik Madjid, jajaran Pejabat Tinggi Madya dan Pratama, serta unit kerja terkait. Hasil pembahasan dari Lima Desk Raker telah diterima secara resmi untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari agenda nasional pembangunan desa.
