Pegawai DP3A Kalbar Serahkan Bukti SPJ Fiktif ke Gubernur
KLIKWARTAKU — Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan telah menyerahkan bukti pelanggran yang diduga dilakukan oleh Kepala DP3A, HM kepada Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.
Ketua Forum Pegawai DP3A dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalbar, Deri Octaris Cowari, yang mewakili puluhan pegawai, mengatakan Gubernur Kalbar sudah menerima data-data dugaan pelanggaran dan kezaliman yang dilakukan HM.
“Kalau tidak salah saya Jumat, 4 Juli 2025 lalu sudah kami serahkan ke Gubernur setelah salat subuh. Gubernur menyampaikan terima kasih dan data-data ini akan ditindaklanjuti,” kata Deri, Selasa 15 Juli 2025 kemarin.
Baca Juga:
Deri menegaskan, perlunya pergantian pimpinan segera agar pegawai DP3A dapat bekerja maksimal melayani masyarakat tanpa tekanan yang kerap dilakukan kepala dinas.
“Setelah menyerahkan bukti ke Gubernur, pada sore hari di tanggal yang sama, saya dipanggil Sekda Kalbar, Harisson Azroi untuk menyampaikan klarifikasi dan menyerahkan bukti-bukti tersebut secara resmi. Hasilnya, dalam waktu dekat akan ada mutasi jabatan di DP3A,” ucap Deri.
Deri menuturkan, saat itu Sekda mengatakan bahwa akan ada mutasi jabatan, khusus untuk pejabat yang rencananya akan dilakukan pada September 2025 nanti.
Baca Juga:
“Ada sekitar sepuluh orang yang hadir di ruangan Sekda, termasuk pejabat dari Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Satpol PP. Saya pribadi tidak memahami sepenuhnya alasan pelibatan banyak pihak saat penyerahan bukti,” tutur Deri.
Deri menduga, pelibatan banyak pihak berkaitan dengan barang bukti SPJ fiktif yang dilampirkan dalam laporan. Salah satu bukti menunjukkan nama seorang pegawai digunakan untuk perjalanan dinas, padahal yang bersangkutan sama sekali tidak pernah berangkat ke tempat tujuan.
Selain SPJ fiktif, lanjut Deri, bukti lain yang diserahkan adalah absensi kehadiran pegawai Februari hingga Juni 2025, tangkapan layar percakapan saat kepada dinas diduga meminta uang kepada kepala bidang hingga dugaan kekerasan verbal, pengancaman dan tindakan rasisme.
Baca Juga:
Sementara itu, Sekda Kalbar Harisson saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut. Namun, ia belum dapat mengomentari rencana rotasi jabatan.
“Beberapa teman-teman dari DP3A, kemarin memang ada menyampaikan beberapa permasalahan di dinasnya. Saya kira itu sebagai bagian dari dinamika organisasi,” kata Harisson.
Harisson menyatakan, jika dirinya sudah meminta kepada semuanya untuk introspeksi diri dan kembali bekerja bersama supaya yang menjadi indikator dan tugas DP3A dapat benar-benar tercapai dengan baik.
Baca Juga:
Sebelumnya, Kepala DP3A Kalbar Herkulana Mekarryani, menyatakan bahwa semua tuduhan tersebut adalah fitnah. Ia mengaku siap memberikan klarifikasi kepada Gubernur Kalbar maupun DPRD Kalbar.
Herkulana menyebut tekanan merupakan bagian dari tuntutan kinerja.
“Sebagai pimpinan, saya hanya menjalankan tugas dan fungsi untuk meningkatkan kinerja lembaga. Mengintervensi bidang yang dinilai lemah merupakan tanggung jawabnya sebagai pimpinan,” pungkas Herkulana. ***
Baca Juga:
KlikWartaku.Com Gak Cuma Cepat Tapi Tepat
HomepageArtikel Terkait
