Beranda Lifestyle Korupsi dan Urgensi Penegakan Hukum yang Tegas

Korupsi dan Urgensi Penegakan Hukum yang Tegas

Oleh Moch NaDin - 15 Juli 2025, 19:34

KLIKWARTAKU – Kalau bicara soal korupsi, rasanya ini jadi topik abadi di tanah air. Dari zaman orde baru sampai reformasi, isu ini terus menghantui ruang-ruang publik, seolah tak pernah benar-benar selesai. Kita seperti hidup dalam siklus kasus mencuat, publik marah, aparat bertindak, tapi tak lama kemudian… terulang lagi.

Seakan-akan korupsi ini sudah jadi bagian dari budaya birokrasi yang ironisnya, malah dinormalisasi oleh sebagian pihak.

Padahal, dampak korupsi itu nyata. Bukan cuma angka di laporan keuangan negara, tapi merembet ke mana-mana: pendidikan yang tidak merata, layanan kesehatan yang asal-asalan, infrastruktur setengah jadi, hingga hilangnya kepercayaan publik terhadap negara.

Di daerah-daerah terpencil, rakyat masih harus jalan kaki puluhan kilometer karena jalan rusak parah. Sementara anggaran perbaikan jalan justru “menguap” entah ke mana.

Korupsi bukan sekadar persoalan moral, tapi sudah jadi masalah struktural yang menggerogoti pondasi bangsa. Celakanya, sering kali pelakunya justru orang-orang yang punya kuasa dan akses ke kebijakan.

Mereka tahu celah hukum, punya koneksi, dan sering kali berhasil “mengamankan” diri. Di sinilah pentingnya penegakan hukum yang bukan hanya tegas, tapi juga konsisten dan transparan.

Penegakan hukum bukan soal membentuk opini publik belaka. Ia harus menyasar akar persoalan: dari sistem pengawasan internal, integritas aparat penegak hukum, hingga keberanian untuk tidak pandang bulu.

Kita sudah terlalu lama disuguhi sandiwara hokum penangkapan besar-besaran menjelang pemilu, atau operasi tangkap tangan yang tiba-tiba sepi ujungnya.

Tegas dalam penegakan hukum artinya tidak takut menyentuh pihak yang “kebal hukum”. Ia harus menunjukkan bahwa hukum tak kenal kasta. Pejabat tinggi, konglomerat, aparat, bahkan tokoh publik, semua sama di mata hukum.

Tegas juga berarti tak memberi ruang untuk kompromi pada integritas: bahwa tidak ada ‘deal di balik layar’, tak ada ‘maaf karena teman satu partai’, dan tak ada ‘diskresi atas dasar kasihan’.

Tapi mari kita jujur, penegakan hukum tak bisa berdiri sendiri. Ia butuh dukungan politik yang kuat dan independensi kelembagaan yang nyata.

Lembaga-lembaga seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian, harus diberi ruang untuk bekerja tanpa intervensi. Dan yang tak kalah penting: masyarakat harus tetap kritis, tidak cepat lupa, dan berani bersuara.

Di tengah derasnya arus informasi dan sensasi, kita sering kehilangan fokus pada hal-hal yang substansial. Kita lebih mudah terpecah karena perbedaan pilihan politik, dibanding bersatu untuk menuntut keadilan bagi uang rakyat yang digerogoti koruptor.

Sobat, korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tapi mencuri masa depan kita. Saatnya kita berhenti bersikap permisif. Saatnya penegakan hukum bukan hanya jadi jargon kampanye, tapi benar-benar hadir sebagai bentuk keadilan yang bisa dirasakan semua lapisan masyarakat.

Karena kalau hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka bangsa ini bukan hanya kehilangan kepercayaan, tapi juga arah.