Kemendag Diminta Rekonstruksi Anggaran 2026, DPR Soroti Efisiensi

KLIK WARTAKU – Kementerian Perdagangan (Kemendag) diminta untuk merekonstruksi postur anggaran tahun 2026 menyusul evaluasi terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2024 dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti, Senin (14/7), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi VI, Anggia Ermarini, juga dihadiri oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Muhammad Mufti Mubarok, serta jajaran pejabat Eselon I Kemendag.

Baca Juga:

Perdagangan Saham Pekan Ini Melonjak, Nilai Transaksi Harian Tembus Rp16,6 Triliun

Dalam paparannya, Wamendag Dyah Roro menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kemendag tahun 2024 mencapai Rp2,09 triliun atau 95,67% dari total pagu Rp2,19 triliun. Sementara itu, pagu indikatif Kemendag untuk tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp1,1 triliun.

“Alokasi tersebut terdiri atas belanja operasional dan non-operasional, yang tetap diarahkan untuk mendukung program strategis perdagangan nasional,” jelas Dyah.

Namun, Komisi VI DPR RI menilai masih diperlukan optimalisasi postur anggaran agar lebih efisien dan adaptif terhadap tantangan perdagangan global yang semakin kompleks.

Baca Juga:

OJK Terbitkan Tiga SEOJK Baru untuk Perkuat Transparansi dan Kompetensi Industri Asuransi dan Dana Pensiun

Rekomendasi rekonstruksi anggaran tersebut akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja lanjutan pada Rabu, 16 Juli 2025.

Langkah ini mencerminkan dorongan legislatif terhadap tata kelola anggaran yang lebih responsif, terutama dalam memastikan belanja negara memberi dampak langsung terhadap perlindungan konsumen dan penguatan ekspor nasional.

Baca Juga:

Sri Mulyani Paparkan Globalisasi yang Tak Timbang di Forum G20