Pimpinan MPR Kunjungi MA, Bahas Penegakan Hukum dan Masa Depan Konstitusi

KLIKWARTAKU – Ketua MPR RI Ahmad Muzani, bersama Wakil Ketua Edhie Baskoro Yudhoyono dan Rusdi Kirana, melakukan kunjungan kenegaraan ke Mahkamah Agung (MA).

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi politik menjelang Sidang Tahunan MPR yang akan digelar pada 16 Agustus mendatang.

Rombongan MPR disambut langsung oleh Ketua MA Sunarto dan sejumlah hakim agung. Pertemuan berlangsung tertutup selama lebih dari satu jam, membahas isu-isu penting seperti penegakan hukum, keadilan sosial, serta wacana pembaruan konstitusi dalam kerangka Indonesia Emas 2045.

Baca Juga:

KKP Jemput Bola Agar Izin Pemanfaatan Pulau Kecil Sesuai Aturan

“Pertemuan ini bukan sekadar kunjungan balasan, tapi juga ajang diskusi mendalam tentang tantangan hukum dan masa depan konstitusi kita,” kata Ahmad Muzani kepada wartawan usai pertemuan.

Muzani menyoroti pentingnya sistem hukum yang lebih responsif terhadap hak asasi manusia dan kebutuhan masyarakat. Ia mendorong penguatan mekanisme mediasi sebagai bagian dari penyelesaian sengketa hukum yang lebih cepat dan efisien.

“Mediasi kerap diabaikan, padahal berpotensi mengurangi beban pengadilan, termasuk Mahkamah Agung,” ujarnya.

Baca Juga:

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf Doakan Keselamatan Bangsa Suriah

Diskusi juga menyinggung gagasan perlunya konstitusi modern dalam menyambut 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Menurut Muzani, hal ini menjadi bagian penting dalam menata ulang sistem ketatanegaraan agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman.

“Sudah waktunya para pemimpin lembaga negara membuka ruang dialog soal arah sistem ketatanegaraan ke depan,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua MA Sunarto menekankan perlunya kolaborasi lintas lembaga untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang kian kompleks. Ia menyatakan bahwa meskipun tiap lembaga memiliki mandat konstitusional yang berbeda, semuanya memiliki tujuan yang sama: mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Baca Juga:

Kemlu RI Kecam Serangan Israel terhadap Gereja Katolik di Gaza

“Permasalahan bangsa ini terlalu besar untuk ditangani sendiri. Sinergi dan saling menghormati kewenangan adalah kunci,” kata Sunarto.

Setelah dari Mahkamah Agung, Pimpinan MPR dijadwalkan menyambangi sejumlah lembaga tinggi negara lainnya, termasuk Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, BPK, dan Komisi Yudisial.

Kunjungan-kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mempererat komunikasi antar-lembaga serta menyerap masukan menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025.***

Baca Juga:

Indonesia Apresiasi Pemberian Amnesti Pemerintah Myanmar kepada Selebgram WNI