Beranda Ekonomi Pemerintah Kejar Swasembada Energi, Subsidi Membengkak, Impor Tetap Tinggi

Pemerintah Kejar Swasembada Energi, Subsidi Membengkak, Impor Tetap Tinggi

Oleh Era Sampurna - 9 Juli 2025, 13:45

KLIK WARTAKU – Pemerintah Indonesia tengah menggenjot kebijakan menuju ketahanan dan swasembada energi, di tengah tantangan pelik seperti subsidi membengkak, ketergantungan impor, dan ketidakpastian global akibat konflik geopolitik.

Dalam Sarasehan Nasional Katadata Indonesia, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot, menegaskan bahwa kemandirian energi kini menjadi agenda strategis nasional.

Menurutnya, swasembada energi merupakan fondasi penting untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara.

“Untuk memantapkan ketahanan nasional, termasuk keamanan negara, harus dilakukan kemandirian di bidang energi,” kata Yuliot di Jakarta, Selasa (8/7).

Namun, Yuliot mengakui sejumlah tantangan besar masih membayangi. Di antaranya adalah akses energi yang belum merata, tingginya impor energi, dan beban subsidi yang makin berat. Target ambisius seperti bauran EBT 23% di 2025 dan netral karbon 2060 (Net Zero Emission) kian sulit tanpa strategi ekstra.

Target Migas dan Infrastruktur Digenjot

Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan lifting minyak mencapai 1 juta barel per hari (bopd) dan gas 12 miliar MMSCFD pada 2030. Selain itu, proyek infrastruktur seperti pipa gas Cirebon–Semarang (325 km) dan Dumai–Sei Mangke (555 km) tengah dikebut untuk mendukung distribusi energi nasional.

Listrik dan Energi Terbarukan Jadi Fokus

Untuk memperkuat pasokan listrik, pemerintah merilis RUPTL PLN 2025–2034 dengan target:

Penambahan pembangkit: 69,5 GW

Baca Juga:

Polda Riau Ungkap 44 Kasus Karhutla, 46 Pelaku Ditangkap
Transmisi: 47.758 kilometer sirkuit
Gardu induk: 107.950 MVA

Yuliot juga menyebut, pengembangan energi terbarukan (EBT) terus didorong, termasuk program mandatori biodiesel B40 pada 2025 dan B50 di 2026. EBT di sektor kelistrikan diproyeksikan mencapai 42,6 GW pada 2034.

“Biodiesel bukan hanya soal ketahanan energi, tapi juga pembuka lapangan kerja baru,” tambah Yuliot.

Namun, kesuksesan roadmap energi nasional tetap bergantung pada kesiapan industri dan pasokan bahan baku EBT. Pemerintah saat ini terus mengevaluasi hal tersebut secara berkala, termasuk kapasitas produksi domestik.

Dengan krisis energi global dan tekanan fiskal di dalam negeri, tantangan menuju swasembada energi masih jauh dari selesai. Tapi setidaknya, cetak biru dan jalur strategisnya kini mulai diperjelas oleh pemerintah.