Pemerintah Incar Ekonomi Tumbuh 8%, Revisi Aturan Demi Rp13.000 Triliun Investasi

KLIK WARTAKU – Pemerintah menaikkan ambisi ekonominya. Targetnya: pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Untuk itu, Kementerian Investasi/BKPM menggelar revisi aturan demi mempercepat realisasi investasi.

Tiga peraturan pelaksana dari PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko sedang dikaji ulang. Ketiganya menyangkut sistem OSS (Online Single Submission), tata cara pelayanan, dan pengawasan perizinan.

Baca Juga:

Anti Boncos, Ikuti Tips Mengelola Keuangan Pribadi dengan Bantuan ChatGPT

“Angka 8% itu ambisius tapi realistis—asal kerja kita terstruktur dan konsisten,” ujar Wakil Menteri Investasi/BKPM Todotua Pasaribu dalam Konsultasi Publik, Kamis (3/7/2025).

Regulasi yang Direvisi:

1. Peraturan BKPM No. 3/2021 – Mengatur Sistem OSS Berbasis Risiko

2. Peraturan BKPM No. 4/2021 – Pedoman Pelayanan Perizinan & Fasilitas Penanaman Modal

   Baca Juga:

   

   Ayo Siapkan Investasi dan Dana Darurat di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

3. Peraturan BKPM No. 5/2021 – Tata Cara Pengawasan Perizinan

Revisi ini diharapkan membuat proses perizinan lebih cepat, digital, dan minim hambatan birokrasi.

Investasi Harus Tembus Rp13.000 Triliun

Pemerintah menetapkan target realisasi investasi nasional sebesar Rp13.000 triliun dalam lima tahun ke depan—lonjakan signifikan dibanding Rp9.900 triliun yang tercapai dalam 10 tahun pemerintahan sebelumnya.

Baca Juga:

Inflasi Tahunan Indonesia Masih Stabil di 1,87%

Untuk 2025, target investasi resmi dinaikkan menjadi Rp1.900 triliun, naik dari realisasi Rp1.700 triliun di 2024.

“Tanpa akselerasi di sisi regulasi dan kemudahan investasi, angka itu tidak akan tercapai,” tambah Todotua.

BKPM menyadari bahwa memperbaiki regulasi bukan sekadar teknis, melainkan strategi jangka panjang untuk menjaga iklim usaha tetap menarik.
Perizinan yang cepat dan transparan menjadi kunci menarik investor, khususnya di sektor hilirisasi dan manufaktur.

Baca Juga:

Pasar Kuliner Halal Global Tembus US$ 1 Triliun, Asia dan Timur Tengah Jadi Motor Utama

“Investasi harus jadi tulang punggung pertumbuhan, bukan hanya pelengkap APBN,” ucap Todotua.

Dengan revisi peraturan dan target investasi jumbo, pemerintah menunjukkan sinyal jelas bahwa investasi adalah prioritas utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional.

Namun, tantangan utamanya tetap sama: eksekusi, koordinasi, dan kepercayaan investor.

Baca Juga:

IHSG Melemah 0,47% Sepekan, Investor Asing Tarik Dana Rp 2,7 Triliun