Namibia Hentikan Sementara Pemakaman Kenegaraan, Biaya Membengkak Jadi Sorotan

KLIKWARTAKU – Pemerintah Namibia mengumumkan penghentian sementara seluruh upacara pemakaman kenegaraan, menyusul kritik luas terkait tingginya biaya yang terus meningkat setiap tahun.

Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Informasi dan Teknologi Komunikasi, Emma Theofelus, usai rapat kabinet awal pekan ini. Ia menyebut, moratorium pemakaman kenegaraan ini akan berlaku hingga April 2026.

“Hanya Presiden Netumbo Nandi-Ndaitwah yang memiliki kewenangan untuk memberikan pengecualian terhadap kebijakan ini,” ujar Theofelus, menegaskan bahwa keputusan tersebut bersifat sementara sambil menunggu hasil kajian mendalam.

Tim Khusus Dibentuk, Prosedur Akan Ditinjau Ulang

Pemerintah akan membentuk komite khusus yang terdiri dari maksimal tujuh anggota untuk mengkaji ulang kriteria dan proses dalam memberikan status pemakaman resmi kenegaraan.

Walaupun tidak secara eksplisit menyebut tekanan publik sebagai alasan keputusan ini, kebijakan tersebut muncul di tengah meningkatnya sorotan media dan publik terkait biaya pemakaman tokoh negara yang dianggap membebani anggaran.

Biaya Pemakaman Melejit, Sorotan Muncul Sejak Pandemi

Menurut laporan Windhoek Observer, seruan untuk menghentikan sementara pemakaman kenegaraan telah muncul sejak 2021, terutama saat pandemi Covid-19 melanda dan beban keuangan negara meningkat.

Perdana Menteri Elijah Ngurare mengungkapkan, pada tahun anggaran 2024/2025 saja, pemerintah telah menghabiskan 38,4 juta dolar Namibia (sekitar Rp3,4 miliar) hanya untuk pemakaman kenegaraan.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2022/2023, hanya 2,1 juta dolar Namibia yang dikeluarkan untuk 23 pemakaman resmi.

Biaya Fantastis Pemakaman Presiden Pendiri Negara

Sorotan terbesar datang saat pemakaman kenegaraan untuk Presiden Pendiri Namibia, Sam Nujoma, pada Februari lalu. Hanya untuk pengangkutan jenazah Nujoma keliling negara, pemerintah menggelontorkan dana sekitar 30 juta dolar Namibia.

Nujoma wafat di usia 95 tahun. Ia dikenal sebagai tokoh kunci perjuangan kemerdekaan Namibia dari Afrika Selatan dan merupakan pendiri Gerakan Pembebasan Rakyat Afrika Barat Daya (SWAPO) pada 1960-an. Ia menjadi Presiden pertama Namibia pasca-kemerdekaan pada 1990 hingga 2005.

Langkah Penghematan atau Tekanan Publik?

Meski belum ada pernyataan resmi dari kantor kepresidenan, banyak kalangan menilai moratorium ini merupakan langkah penghematan sekaligus respons atas meningkatnya tekanan publik dan media soal penggunaan anggaran negara.

Ke depan, hasil kajian dari komite khusus ini akan menjadi dasar reformasi kebijakan pemakaman kenegaraan di Namibia, agar lebih efisien, transparan, dan proporsional dengan kondisi keuangan negara.

Langkah Namibia ini menjadi contoh penting bagi negara-negara lain dalam meninjau kembali kebijakan seremonial negara yang memakan biaya tinggi di tengah keterbatasan anggaran dan krisis ekonomi.***