Rusia Jadi Negara Pertama Akui Pemerintahan Taliban, Dunia Internasional Geram
KLIKWARTAKU – Rusia resmi menjadi negara pertama di dunia yang secara terbuka mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan, sebuah langkah kontroversial yang langsung memicu kecaman dari berbagai pihak, terutama aktivis hak perempuan dan tokoh oposisi Afghanistan.
Keputusan ini diumumkan pada Kamis 4 Juli, nyaris empat tahun setelah Taliban kembali merebut kekuasaan di Kabul pada Agustus 2021. Menteri Luar Negeri Taliban, Amir Khan Muttaqi, menyambut hangat langkah Rusia dan menyebutnya sebagai fase baru hubungan positif, saling menghormati, dan keterlibatan konstruktif.
“Kami berharap negara-negara lain mengikuti jejak ini,” ujar Muttaqi dalam pernyataannya.
Baca Juga:
Namun, reaksi keras langsung datang dari banyak pihak. Fawzia Koofi, mantan anggota parlemen Afghanistan, menyebut pengakuan ini bukan jalan menuju perdamaian, melainkan melegitimasi impunitas dan penindasan.
“Langkah semacam ini tidak hanya membahayakan rakyat Afghanistan, tetapi juga berisiko mengancam keamanan global,” katanya.
Jaringan Partisipasi Politik Perempuan Afghanistan juga mengutuk keras keputusan tersebut. Dalam pernyataannya, mereka menyebut Rusia telah mengakui rezim otoriter, anti-perempuan, dan perusak hak-hak sipil dasar.
Baca Juga:
Rezim Taliban dan Penindasan Perempuan
Sejak merebut kekuasaan, Taliban memberlakukan interpretasi ketat hukum syariah, yang diiringi dengan pembatasan ekstrem terhadap perempuan. Anak perempuan dilarang bersekolah setelah usia 12 tahun, banyak perempuan kehilangan hak bekerja, dan pembatasan mobilitas tanpa pendamping laki-laki kembali diterapkan. Bahkan suara perempuan dilarang terdengar di ruang publik.
Meski demikian, Taliban tetap bersikeras kebijakan mereka sejalan dengan budaya Afghanistan dan hukum Islam, sebuah klaim yang banyak dikritik sebagai dalih untuk menekan kebebasan perempuan.
Baca Juga:
Motif Rusia: Kepentingan Ekonomi dan Politik
Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan keputusan pengakuan ini membuka peluang kerja sama ekonomi dan komersial, termasuk di sektor energi, transportasi, pertanian, dan infrastruktur. Mereka juga menegaskan komitmen untuk membantu Taliban memerangi terorisme dan perdagangan narkoba.
Rusia memang menjadi salah satu dari sedikit negara yang tidak menutup kedutaannya di Kabul saat Taliban mengambil alih kekuasaan pada 2021. Bahkan, Rusia adalah negara pertama yang menandatangani perjanjian ekonomi dengan Taliban pada 2022, mencakup suplai minyak, gas, dan gandum.
Baca Juga:
Pada April lalu, Rusia menghapus Taliban dari daftar organisasi teroris, dan pada Juli 2024, Presiden Vladimir Putin menyebut Taliban sebagai “sekutu” dalam memerangi terorisme.
Namun sejarah mencatat hubungan kedua negara tidak selalu bersahabat. Uni Soviet (yang kala itu mencakup Rusia) pernah menginvasi Afghanistan pada 1979, yang memicu perang berdarah selama sembilan tahun dan menewaskan sekitar 15.000 tentara Soviet.
“Rusia tampaknya melanjutkan strategi penghancuran Afghanistan, kini dengan kedok diplomasi,” tulis Jaringan Partisipasi Politik Perempuan Afghanistan dalam pernyataan tajam mereka, sembari mengingatkan peran destruktif Moskow pada masa lalu.
Baca Juga:
Dunia Menanti Sikap Negara Lain
Dengan langkah berani ini, bola panas kini berada di tangan negara-negara lain yang masih ragu-ragu dalam bersikap terhadap Taliban. Akankah mereka mengikuti langkah Rusia? Atau tetap pada pendirian menolak mengakui pemerintahan yang melanggar hak asasi manusia secara sistematis?
Waktu akan menjawab. Namun yang pasti, pengakuan Rusia atas Taliban telah membuka babak baru. Tidak hanya dalam hubungan internasional, tetapi juga dalam perjuangan rakyat Afghanistan untuk kebebasan dan keadilan.***
Baca Juga:
KlikWartaku.Com Gak Cuma Cepat Tapi Tepat
HomepageArtikel Terkait
