RUU Anggaran Raksasa Trump Makin Dekat Jadi Undang-Undang, Tapi Masih Terjegal di DPR
KLIKWARTAKU — Rancangan undang-undang anggaran besar-besaran yang menjadi tonggak utama periode kedua pemerintahan Donald Trump kini selangkah lebih dekat untuk disahkan. Setelah lolos tipis dari Senat AS berkat suara penentu dari Wakil Presiden JD Vance, kini RUU tersebut kembali ke DPR untuk diselaraskan sebelum tenggat 4 Juli yang ditetapkan Trump.
Namun, jalan menuju pengesahan masih jauh dari mulus. Meski Partai Republik menguasai kedua kamar parlemen, perpecahan internal justru menjadi hambatan utama dari soal defisit anggaran hingga pemangkasan program sosial seperti Medicaid.
Perpecahan di Tubuh Partai Republik
Faksi Penjaga Defisit (Deficit Hawks): Biro Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan versi Senat dari RUU ini akan menambah utang nasional AS sebesar $3,3 triliun dalam 10 tahun, angka yang lebih besar dari versi DPR sebelumnya ($2,8 triliun). Ini memicu kemarahan kubu konservatif garis keras seperti House Freedom Caucus.
“Elon Musk benar, kita tidak bisa terus hidup dengan defisit ini,” kata Ketua Freedom Caucus Andy Harris. Musk sendiri, mantan penasihat dan donor kampanye Trump, vokal mengkritik RUU ini.
Anggota Kongres dari South Carolina, Ralph Norman, menyebut pengesahan di Senat sebagai tindakan tak termaafkan dan bersumpah menolaknya di DPR. Sementara dari Texas, Chip Roy memperingatkan bahwa tenggat waktu 4 Juli makin sulit dipenuhi.
Penjaga Medicaid: Anggota DPR dari distrik miskin menolak RUU versi Senat karena dianggap terlalu banyak memotong anggaran Medicaid, program jaminan kesehatan untuk warga berpenghasilan rendah.
“Saya tidak akan mendukung RUU final yang mengancam stabilitas layanan kesehatan,” ujar David Valadao, anggota Kongres dari California. Data CBO menunjukkan, versi Senat akan membuat sekitar 12 juta warga AS kehilangan asuransi kesehatan pada 2034.
Penentang Batas Pajak Negara (SALT): RUU ini juga menyentuh batas pengurangan pajak federal berdasarkan pajak negara bagian dan lokal (SALT). Batas saat ini sebesar $10.000 akan dinaikkan menjadi $40.000, tapi hanya berlaku selama lima tahun sebelum kembali turun.
Hal ini memicu kekhawatiran dari sejumlah anggota DPR Partai Republik, terutama yang berasal dari negara bagian dengan pajak tinggi.
Trump Tunggu Tanda Tangan
RUU ini akan menjadi penentu arah kebijakan fiskal dan sosial pemerintahan Trump di periode keduanya. Namun, dengan waktu yang semakin sempit dan perpecahan internal yang belum terselesaikan, pertarungan di DPR masih belum berakhir.
Ketua DPR Mike Johnson berharap bisa menggelar pemungutan suara secepatnya. Tapi apakah kubu Trump bisa menyatukan suara sebelum 4 Juli? Jawabannya akan menentukan nasib RUU paling ambisius dalam pemerintahan Trump sejauh ini.***
KlikWartaku.Com Gak Cuma Cepat Tapi Tepat
Homepage